BREAKING NEWS

10/recent/ticker-posts

Right Button

test banner SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI MEDIAONLINE GARIS KHATULISTIWA

Dukung Program Pemerintah, Dandim 1702/JWY Bersama Forkopimda Gelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Dan Pengendalian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan

Wamena | Komandan Kodim 1702/JWY Letkol Cpn Athenius Murip, S.H., M.H., hadiri rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dengan Kemenko Polhukam dan Kemendagri terkait penyiapan otonomi baru Provinsi Papua Pegunungan, bertempat di Aula Lantai 5 Grand Baliem Hotel, Jln. Trikora Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (28/07/2023).

Dandim 1702/JWY dalam rilis tertulisnya, Jumat (28/07/2023), kami dari TNI berkomitmen untuk selalu siap membantu program pemerintah.

“Kodim 1702/JWY siap mendukung setiap langkah-langkah dari pemerintah, mari kita bersama-sama sukseskan untuk membangun Papua Pegunungan ini,” ujar Dandim.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang diwakili oleh Kepala Bapeda Provinsi Drs. Wellem Biangla'bi mengatakan, Provinsi Papua Pegunungan dibentuk berdasarkan UU no 16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah penduduk 1.468.696 jiwa (Desember 2022), administrasi 8 kabupaten 262 distrik 2.617 kampung 10 kelurahan,
luas wilayah 213.330 Km, potensi wilayah antara lain Festival Budaya Lembah Baliem, wisata arem & budaya, pertanian dan perkebunan, kebun raya biologi amena.

“Penyusunan rencana tata ruang wilayah sedang dalam tahap persiapan dan pengumpulan data penyusunan rencana tat ruang wilayah dengan melibatkan beberapa instansi dan juga lembaga pendidikan terkait untuk dilakukan kajian ilmiah terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Tim Kemenkopolhukam Letkol Inf Wahyu Handoyo, menjelaskan, kegiatan kami untuk memonitoring kegiatan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Terimakasih sudah diberikan penjelasan kepada kami, dimana nantinya akan digunakan untuk mngambil kebijakan oleh pimpinan pusat.

“Terkait permasalahan yang sudah disampaikan yaitu permasalahan transfer data progres jalannya pemerintahan kepada pemerintah pusat dan kami Kemenkopolhukam juga belum mendapat informasi nama-nama calon anggota DPD RI,” katanya.

Adapun turut hadir, Ketua Tim Pokja Papua Kemenko Polhukam Kolonel Inf Wahyu Handoyo, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri Emile George Boeky, S.T., M.Si., Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Yanto Febri Susanto, S.T.P., Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Agus Salan, Analis Kemenkopolhukam Ero Muslihun bhara, Analis Kemenkopolhukam Gigih ilmy Al Bonadi, Kepala Bapeda Prov. Papua Pegunungan Drs. Wellem Biangla'bi, Kepala Dinas Dukcapil PMK Provinsi Margharetha R, Kepala Dinas Sosial Hasuka Hisage, Kabid Disporaparekraf Roberta Kaitana, Kadis Kominfo Kalvis Rilus, Kadis Koperindag Amsal Wamu.

Posting Komentar

0 Komentar